Agusfirman's Blog


Peran Negara Dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Ditulis dalam Makalah oleh agusfirman pada 15 Mei 2009

A. Sejarah Singkat HAM

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kumpulan hak-hak dasar yang dimiliki manusia. Hak-hak ini inheren dalam kedirian manusia dan dimiliki sejak lahir. Seseorang mendapat hak-hak dasar ini karena dia manusia. Sehingga, HAM juga sering disebut sebagai negative rights atau hak-hak yang pada dasarnya tidak membutuhkan pengakuan hukum tentang keberadaannya. Tanpa diatur dalam sebuah perundang-undangan atau perjanjian internasional-pun, HAM memang sudah ada. Jenis hak ini pada awalnya muncul karena maraknya berbagai tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Berbagai tindakan tidak berprikemanusiaan seperti pembunuhan, genoside, perbudakan, penjajahan, dan lain-lain telah mewarnai sejarah manusia. Maka, kemunculan HAM pada dasarnya sangat terkait dengan semangat pembelaan terhadap harkat dan martabat manusia. HAM muncul untuk mengembalikan hak-hak dasar manusia yang saat itu telah banyak tercerabut.

Secara umum, HAM dapat didefinisikan sebagai hak-hak yang diklaim dimiliki oleh semua orang tanpa memperhatikan negara, ras, suku, budaya, umur, jenis kelamin dan lain-lain. Hak-hak ini bersifat universal dan dapat diterapkan pada siapapun dan dimanapun. Namun, tidak semua klaim tentang hak, terutama dari kelompok atau orang tertentu dapat disebut HAM. Sebagai contoh, tuntutan seorang dosen atas tambahan gaji atau perbaikan fasilitas kantornya tidak dapat disebut ‘hak’ atau HAM jika tuntutan tersebut mereduksi tingkat kualitas pendidikan mahasiswa. Dalam kasus ini, maka pendidikan yang diklaim sebagai HAM, yaitu bahwa hak mahasiswa atas pendidikan memiliki prioritas yang lebih tinggi ketimbang tuntutan dosen tersebut. Dengan demikian, jika terjadi konflik yang diakibatkan oleh adanya klaim hak dari orang atau kelompok tertentu maka HAM diprioritaskan dan mengatasi setiap klaim yang ada. Sebuah klaim hak untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu tidak boleh bertentangan dengan hak-hak fundamental yang dimiliki oleh setiap orang.

Adapun, ciri-ciri HAM, sebagaimana diungkapkan oleh Mansour Fakih, dkk, adalah; Pertama, HAM tidak perlu diberikan, dibeli atau diwarisi. Hak asasi patut dimiliki karena kemanusiaan. Kedua, HAM berlaku untuk semua orang, tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, asal usul sosial bangsa, Ketiga, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorangpun mempunyai hak untuk melanggar atau membatasi hak asasi orang lain. Orang tetap memiliki HAM meskipun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggarnya.

Dalam sejarah Barat, HAM berupa pengakuan terhadap hak-hak moral dasar tentang harkat dan martabat manusia telah berkembang sejak zaman Yunani Kuno (khususnya Stoa), Romawi Kuno, abad pertengahan Kristen, sampai zaman modern. Pada perkembangan selanjutnya, tepatnya di Inggris pada abad 17, HAM telah dikodifikasi dalam berbagai dokumen, seperti Magna Charta Libertatum, 1215, Habeas Corpus, 1679, Bill of Right, 1689, yang kemudian sangat berpengaruh bagi munculnya United State Constitution di Amerika, 1789. Sementara di Prancis, muncul Declaration of the Rights of Man and Citizen. Contoh-contoh yang diberikan Inggris, Amerika dan Prancis ini kemudian banyak mempengaruhi konstitusi tertulis berbagai negara di Benua Eropa seperti Belanda (1798), Swedia (1809), Spanyol (1812), Norwegia (1814), Belgia (1831), Liberia (1847), Sardinia (1848), Denmark (1848) dan Prusia (1850).

Pada perkembangan berikutnya, sejarah modern HAM muncul dalam berbagai upaya politik dan hukum dalam skala yang lebih besar atau internasional. Pada abad 19, lahir upaya-upaya untuk menghapus perbudakan dan melindungi hak kaum buruh. Upaya ini terus berlanjut sampai pada akhirnya Liga Bangsa-Bangsa tahun 1926 mengkodifikasikan The League of Nations Conventions to Suppress the Slave Trade and Slavery (Konvensi Liga Bangsa-Bangsa untuk Menghapus Perbudakan dan Perdagangan Budak). Keprihatinan terhadap HAM juga muncul dengan dibentuknya International Labour Organization (Organisasi Buruh Internasional) pada 1919 serta International Committee of the Red Cross (Komite Palang Merah Internasional) pada saat Konferensi Internasional di Jenewa tahun 1863.

Meletusnya Perang Dunia II pada 1939 menjadi titik balik bagi HAM. Bebagai pengalaman Perang Dunia II mencapai titik klimaksnya berupa pembunuhan massal umat Yahudi oleh NAZI dan membiarkan pemenang perang menghilangkan jalan bagi jaminan HAM dan kebebasan. Hal ini memunculkan kesadaran akan pentingnya menciptakan struktur yang menegakkan perdamaian antar negara di garis akhir. Selama priode ini pula, Presiden Amerika, Roosevelt memberkan pidatonya yang terkenal dengan “Pesan 6 Januari 1941” yang menegaskan empat kebebasan berdemokrasi. Selanjutnya pada 1944 lahir Deklarasi Philadelphia yang diadopsi dari konferensi ILO yang diadakan pada Mei 1944. Deklarasi tersebut menegaskan pentingnya menciptakan perdamaian dunia berdasarkan keadilan sosial dan perlindungan seluruh umat manusia dalam mengejar perkembangan material dan spiritual mereka secara bebas, bermartabat, aman secara ekonomi dan kesamaan kesempatan.

Perkembangan selanjutnya dari HAM tidak bisa dilepaskan dari keberadaan dan peran PBB. PBB lahir di tengah pencarian upaya untuk membangun aliansi antar negara untuk memastikan perdamaian dunia. Pada 26 Juni 1945 lahirlah Piagam PBB yang pada intinya memiliki tiga gagasan dasar, yakni, pertama, keterkaitan antara perdamaian, keamanan internasional dan kondisi yang lebih baik bagi kesejahteraan ekonomi dan sosial di satu sisi dengan perhatian terhadap HAM di sisi yang lain. Kedua, perlindungan internasional terhadap HAM disebutkan sebagai salah satu tujuan utama PBB. Ketiga, negara-negara anggota anggota diberikan tugas legal untuk memastikan bahwa hak-hak dan kebebasan yang ada ditegakkan secara luas dan efektif.

Rentang sejarah HAM kemudian ditandai dengan terbentuknya Komisi HAM PBB pada 16 Februari 1946. Komisi ini mengajukan usulan kepada Dewan Umum PBB tentang pentingnya suatu Deklarasi Universal HAM, Konvensi tentang kebebasan sipil, status perempuan, kebebasan informasi, perlindungan warga minoritas dan pencegahan diskriminasi. Sebagai hasilnya, pada 1948, lahirlah Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang merupakan tonggak paling penting bagi pengakuan dan perlindungan HAM internasional. UDHR diyakini mampu memberikan definisi paling sahih mengenai kewajiban menghormati HAM bagi sebuah negara yang ingin bergabung dengan PBB.

Menyusul disetujuinya UDHR, PBB kemudian mengundangkan International Covenan on Civil and Political Rights (ICCPR) dan International Covenan on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) pada 1966, yang kemudian diikuti dengan dua Protokol Fakultatif pada Hak Sipil dan Politik. UDHR dan dua Kovenan ini kemudian lazim disebut sebagai International Bill of Rights (Undang-undang HAM Internasional). Ditinjau dari perspektif hukum, dengan adanya International Bill of Rights ini, maka HAM memiliki kekuatan hukum mengikat, khususnya bagi negara-negara penanda tangan.

Berbagai peraturan tentang HAM internasional baik berupa Deklarasi, Kovenan, Traktat, Perjanjian, kemudian lazim disebut sebagai Konvensi. Saat ini, PBB telah menghasilkan banyak sekali Konvensi yang mengatur berbagai hak dasar manusia, mulai dari ICCPR dan ICESCR, perlindungan terhadap anak, wanita, golongan minoritas, buruh, ketentuan hukuman mati, dan lain-lain. Saat ini, tercatat 90 lebih Konvensi yang telah dihasilkan PBB.

Dalam perdebatan tentang HAM, hak-hak yang tercantum dalam berbagai Konvensi PBB di atas mengkerucut pada pengelompokan HAM yang dibagi ke dalam tiga generasi. Generasi HAM menggambarkan isi dan ruang lingkup serta jenis HAM. Pembagian HAM menjadi tiga generasi pada awalnya dikemukakan oleh Karel Vasak, yaitu generasi pertama yang terdiri dari hak-hak sipil dan politik (liberte), generasi kedua, terdiri dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (egalite) dan generasi ketiga, terdiri dari hak-hak solidaritas (fraternite).

Generasi pertama HAM yang terdiri dari hak-hak sipil dan politik berasal dari tradisi intelektual Abad 18 yang diwarnai oleh semangat Enlightment dan perkembangan filsafat politik liberal. Sebagai pengaruh dari faham liberal dan doktrin sosial ekonomi laissez faire, generasi ini meletakkan posisi HAM pada terminologi yang negatif. Generasi ini menghargai ketiadaan intervensi negara dalam HAM. Hak-hak dari generasi pertama juga sering disebut sebagai negative rights dimana langkah yang lebih 3diperlukan adalah proteksi daripada realisasi. Hak-hak dari generasi ini tertuang dalam pasal-pasal 2-21 UDHR dan ICCPR.

Sementara generasi kedua yang terdiri dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya berakar pada tradisi Sosialis, khususnya Saint Simon pada awal Abad 19 di Prancis dan diperkenalkan melalui perjuangan revolusioner. Hak-hak dari generasi ini merupakan respon terhadap pelanggaran dan penyelewengan dari perkembangan kapitalis. Generasi kedua sering juga disebut sebagai positive rights, karena menuntut peran yang lebih aktif dan intervensi dari negara. Hak-hak ini dapat ditemukan pada pasal 22-27 UDHR dan ICESCR.

Adapun generasi ketiga mencakup hak-hak solidaritas dan merupakan rekonseptualisasi dari dua generasi sebelumnya. Generasi ini juga sering didefiniskan sebagai hak kolektif karena hak-hak yang diperjuangkan lebih merupakan hak-hak yang dimiliki oleh suatu komunitas, populasi, masyarakat atau negara ketimbang hak-hak perorangan. Kemunculan generasi ini dapat difahami sebagai produk dari proses kebangkitan dan kejatuhan negara-negara pada abad 20. Pasal 28 UDHR, mencantumkan hak dari generasi ini.

Sejarah mutakhir perkembangan HAM menunjukkan tingkat penerimaan yang tinggi terhadap ide ini di berbagai belahan dunia, baik Barat maupun non Barat. Berbagai organisasi regional seperti di Eropa Barat, Amerika, Afrika dan Asia juga membuat berbagai peraturan dan perjanjian HAM. Langkah ini kemudian menghasilkan berbagai instrumen regional HAM, diantaranya, European Convention on Human Rights (ECHR) 1952, American Convention on Human Rights (ACHR) 1969, African (Banjul) Charter on Human and People’s Rights, 1981, Bangkok Declaration 1993, Asian Human Rights Charter, 1997 dan Cairo Declaration on Human Rights in Islam, 1990. Sementara di tingkat nasional, sebagian besar Konvensi PBB mendapat persetujuan mayoritas negara anggota. Dukungan ini terlihat dari tingginya jumlah penandatangan berbagai Konvensi yang telah dihasilkan PBB.

Saat ini, HAM, menurut Rhoda E. Howard mengutip pendapat Durkheim, telah menjadi fakta sosial, dimana cara bertindak, berfikir dan merasa yang berada di luar individu dan mendapat kekuatan koersif, yang menjadi alasan mengendalikan manusia. Sebagai fakta sosial, HAM mempengaruhi kebijakan publik, membantu kelompok dan individu mendapatkan keadilan dan membangkitkan perasaan malu di kalangan yang menikmati HAM dan mengetahui bahwa orang lain tidak demikian. Konsensus tentang jenis keadilan seperti HAM ini berpengaruh pada tindakan sosial di seluruh dunia. Dalam pengertian ini, konsensus ini (HAM) menjadi ideologi sosial universal. Singkatnya, HAM telah menjadi kenyataan objektif perkembangan sosial masyarakat dan dapat dikatakan menjadi ide yang paling mendapat penerimaan dan pengakuan dari sebagian besar negara di dunia.

B. Dialektika Peran Negara dalam Perlindungan dan Pemenuhan HAM

1. HAM adalah Produk Politik; Meletakkan Peran Negara

Konsep atau ide tentang apapun di dunia ini tidak ada yang lahir dari ruang kosong. Setiap konsep atau ide memiliki latar belakang dan faktor yang mempengaruhi kemunculannya. Latar belakang tersebut dapat bermotif politik, ekonomi, sosial, agama, maupun budaya. Satu hal yang pasti, lahirnya sebuah konsep atau ide membawa kepentingan tertentu, sehingga tidak ada satupun konsep atau ide yang steril atau netral dari tolak tarik kepentingan pembuatnya. Maka, tidak mengherankan bila banyak konsep atau ide yang cenderung membela pihak tertentu dan memojokkan yang lain.

Demikian pula konsep HAM yang saat ini dapat dikatakan telah menjadi sesuatu yang objektif dan diterima oleh mayoritas warga dunia. Pemunculan, perumusan dan institusionalisasi HAM, menurut Satjipto Rahadjo, tidak dapat dilepaskan dari lingkungan sosial atau habitat dimana HAM pertama kali muncul. Dokumen-dokumen awal HAM, seperti Bill of Rights (Inggris, 1688), Declaration of the Rights of Man and of the Citizen (Prancis, 1789), dan Bill of Rights (Amerika, 1791) lahir pada saat Renaisance sedang terjadi di Barat. Sebagaimana diketahui, priode ini merupakan pencerahan dan pembebasan terhadap hak-hak individu yang terbelenggu. Dengan perspektif ini pula, maka masuk akal bila dikatakan bahwa konsep HAM merupakan rumusan Barat.

Senada dengan pendapat di atas, Rhode E. Howard, menyatakan bahwa HAM paling tepat didekati dengan teori kostruktivis, sebuah teori yang mengakui bahwa hak tidak diberikan Tuhan kepada manusia, alam atau peristiwa-peristiwa kehidupan. HAM timbul dari tindakan manusia dan merupakan pilihan visi moral tertentu tertentu tentang potensi manusia dan lembaga-lembaga untuk merealisasikan visi itu. Teori ini berkesusuaian dengan pandangan sosiologis yang melihat HAM sebagai gejala sosial, suatu ciptaan fikiran manusia.

Pendapat yang mengidentikkan HAM dengan Barat tidak sepenuhnya benar, sebab berbagai praktek kolonialisme yang telah dilakukan Barat memunculkan paradoks dalam kaitan dengan komitmen Barat terhadap HAM. Selain itu, nilai-nilai kemanusiaan yang memiliki kesamaan dengan HAM sebenarnya dapat ditemukan dalam berbagai tradisi agama dan budaya yang berbeda.

Perdebatan mengenai apakah HAM itu Barat atau bukan akan membawa kepada diskursus antara universalisme versus relativisme budaya. Perdebatan ini berujung pada penolakan kaum relativis terhadap klaim bahwa HAM itu universal, harus diterapkan kepada siapapun dan dimanapun. Mereka beranggapan bahwa konstruksi budaya dan tradisi yang berbeda akan menghasilkan pandangan tentang segala sesuatu yang juga berbeda. Sehingga, bagi kaum relativis, tidak ada universalitas HAM, sebab setiap masyarakat memiliki HAM-nya tersendiri.

Pada dasarnya, HAM harus dimaknai sebagai sebuah “konsep” tentang pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dengan titik tolak ini, maka apa yang dihasilkan oleh PBB, yang kemudian disepakati bernama HAM, hanya salah satu konsep tentang pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jika saja yang mengkonsep bukan PBB, bisa jadi namanya bukan HAM dan wujudnya tidak seperti yang dapat disaksikan saat ini. Konsep pembelaan terhadap kemanusiaan bisa mengambil nama dan bentuk lain tergantung siapa dan dengan tujuan apa konsep itu disusun. Sehingga, tidak mengherankan jika kemudian muncul berbagai perspektif tentang HAM, seperti dari Islam, Dunia Ketiga, kelompok marginal, bahkan negara.

Dengan menggunakan perspektif ini, maka keberatan kaum relativis terhadap HAM tertuju pada HAM yang dikonsep PBB dan bukan HAM yang difahami sebagai konsep pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaa. Sepertinya, meskipun kemasannya bukan HAM, mayoritas kaum relativis yang kebanyakan dari Dunia Ketiga tetap mengakui adanya kewajiban untuk memajukan konsep pembelaan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Apa yang universal dari HAM sesungguhnya adalah semangat pembelaan terhadap kemanusiaan tersebut.

Dari perspektif politik dan hukum, meskipun HAM diyakini bersifat inheren dalam kedirian manusia dan tidak memerlukan justifikasi lagi dari negara, namun untuk menerjemahkan dan kemudian melaksanakannya, HAM tetaplah membutuhkan suatu positivisasi. Berbicara tentang positivisasi, maka sesungguhnya sedang membicarakan tentang proses pembentukan hukum. Hukum sebagai proses yang dinamis selalu merupakan proses politik. Pembuatan sebuah undang-undang, misalnya, akan melibatkan kelompok kepentingan dan partai politik yang duduk di parlemen. Maka, tidak mengherankan bila ada anggapan bahwa hukum merupakan produk politik, dimana konfigurasi politik tertentu akan mempengaruhi karakteristik produk hukum yang dihasilkan.

Sehingga memahami HAM dari perspketif hukum dan politik sesungguhnya dapat dilakukan dengan mengasumsikan bahwa HAM merupakan produk politik. Selain berdasarkan teori di atas, asumsi ini juga ditarik berdasarkan kenyataan historis pemunculan HAM. Konsep HAM dimunculkan oleh negara-negara modern. HAM hadir sebagai kesadaran massif dan kemudian mengglobal, sejak negara-negara modern yang pada saat itu terlibat pertikaian dalam Perang Dunia II, yang kemudian tergabung dalam PBB, mendeklarasikan Universal Declaration of Human Right (UDHR) pada 1948.

UDHR sendiri, yang kemudian diikuti oleh berbagai konvensi PBB, lahir dari suatu proses legislatif internasional yang melibatkan lobby, bahkan kompromi. Proses legislatif senantiasa merupakan proses politik, dan negara, menjadi satu-satunya institusi yang paling berhak bermain dalam proses tersebut. Menurut Forsythe, upaya membuat kaidah dan pelaksanaan HAM merupakan suatu proses politik. Sementara itu, Ivo Duchacek, sebagaimana dikutip Forsythe, menjelaskan bahwa daya dinamik di belakang pembuatan konstitusi HAM pertama-tama adalah daya dinamik politik. Betapapun tingginya kesesuaian bunyi sebuah kontitusi pada dasarnya bersangkut paut dengan inti terdalam dari masalah politik, yaitu siapa memimpin siapa, dengan maksud apa, dengan alat apa dan bagaimana pengendaliannya.

Dari paparan di atas terlihat bahwa berbagai peraturan atau Konvensi HAM PBB, sebagaimana perundang-undangan nasional, lahir dari suatu proses politik. Bedanya, jika pada perumusan perundang-undangan nasional yang berperan adalah partai politik, maka pada perumusan peraturan HAM PBB, peran itu dipegang oleh negara. Negara, dalam perumusan Konvensi HAM, menjadi pihak yang paling besar otoritasnya. Demikian pula pada tataran implementasi, Konvensi-konvensi internasional baru dapat diterapkan ketika telah diratifikasi oleh institusi negara.

Sebagaimana hukum internasional pada umumnya, sistem hukum dalam HAM memberikan otoritas yang besar pada negara. Dalam hal pelanggaran HAM, misalnya, memang sistem hukum HAM menyediakan prosedur dalam berbagai Konvensi bagi individu untuk membebaskan diri dari tekanan dari pihak lain. Namun, karena penegakan HAM yang dilakukan oleh PBB sangat tergantung pada desakan politik, maka negara-lah, dan bukannya individu, yang bertanggungjawab bagi pelanggaran HAM. Posisi negara semakin dominan mengingat bahwa tidak ada polisi internasional yang tetap dimana seseorang bisa mendapat tempat untuk menuntut pemerintah mereka. Pengadilan internasional di Den Haag hanya mendengar kasus dari negara dan bukannya individu.

Dengan posisi dominan ini, negara lalu diserahi tanggungjawab untuk mengimplementasikan ketentuan-ketentuan dalam peraturan internasional tentang HAM. Setiap hak memang senantiasa menuntut adanya kewajiban, dan dalam HAM kewajiban tersebut diemban negara. Tahap pertama dari penunaian kewajiban ini adalah tuntutan agar negara meratifikasi berbagai Konvensi HAM PBB dan memasukkan masalah HAM ke dalam konstitusi nasional. Konvensi merupakan pendefinisian konsep HAM dan mengikat kesepakatan antar negara serta memberikan standar tingkah laku bagi pemerintah yang melaksanakannya. Dengan meratifikasi atau menyetujui Konvensi, maka negara sepakat untuk menjamin bahwa HAM yang dinyatakan dalam Konvensi tersebut telah dirasakan oleh setiap orang di wilayahnya.

Setelah meratifikasi Konvensi, maka negara penandatangan diharuskan untuk melaksanakan ketentuan Konvensi. Pada tahap ini, beberapa Konvensi memiliki protokol pilihan bebas dan beberapa yang lain tidak membolehkan adanya unsur keberatan. Namun demikian, hal yang perlu diketahui, adalah bahwa meskipun negara telah meratifikasi atau ikut serta dalam Konvensi, hal ini tidak secara hukum mewajibkan negara memenuhi tanggungjawab apapun dalam Konvensi. Artinya, sebagaimana disinggung sebelumnya, mekanisme pelaksanaan Konvensi, dan lebih umum penegakan HAM, lebih menuntut usaha politik ketimbang hukum. Dalam kondisi seperti ini, maka political will dari negara dalam pelaksanaan ketentuan Konvensi menjadi sesuatu yang sentral.

2. Jenis-jenis Peran Negara dalam HAM

Secara garis besar, peran, atau lebih tepat, kewajiban negara dalam HAM dapat dibagi dalam dua tugas pokok, proteksi (protection) dan realisasi (realisation). Proteksi atau perlindungan mengharuskan negara untuk menjamin dan melindungi HAM. Kewajiban ini sering juga disebut negative rights, dimana negara dalam hal ini bersifat pasif. Negara hanya memberi regulasi secara konstitusional agar semua warganya dapat menikmati hak-hak dasar yang seharusnya dimiliki. Pendapat yang menyatakan bahwa jenis kewajiban ini tidak membutuhkan biaya tinggi tidak sepenuhnya benar. Jaminan dan perlindungan juga cukup membuat negara merogoh ‘kocek’nya, sebab struktur penegak keadilan dan hukum seperti polisi, pengadilan, training pengacara dan hakim, akses sistem hukum, dan penyadaran masyarakat akan hak, kesemuanya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sementara realisasi, merupakan kewajiban yang menuntut negara untuk bertindak secara aktif dalam memenuhi HAM. Dibandingkan dengan model kewajiban pertama, jenis kewajiban ini memerlukan energi dan biaya yang lebih besar.

Dengan cara yang lebih sederhana, kewajiban negara dalam HAM dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu kewajiban menghormati (respect), melindungi (protect) dan memenuhi (fulfill). Jika kewajiban “menghormati” pada dasarnya membatasi peran negara, maka sebaliknya kewajiban “memenuhi” mengharuskan negara untuk bersikap pro aktif yang bertujuan untuk memperkuat akses masyarakat atas sumber daya. Kewajiban ini merupakan kewajiban yang paling menuntut intervensi negara (positive measures) sehingga terjamin hak setiap orang atas kesempatan memperoleh haknya yang tidak dapat dipenuhi melalui usaha sendiri.

C. Pengelompokan HAM dan Implikasinya Terhadap Peran Negara

1. Dominasi Generasi Pertama (Hak-hak Sipil dan Politik) dan Ketimpangan Peran Negara dalam Menjamin dan Memenuhi HAM

Pengelompokan HAM ke dalam tiga generasi pada perkembangannya memunculkan dominasi generasi pertama yang terdiri dari hak-hak sipil dan politik yang merupakan hak-hak yang lahir dari tradisi liberal Barat. Sejarah sosial dan politik dunia memang banyak diwarnai oleh dominasi Barat. Berbagai ide dan konsep filsafat dan sosial Barat telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, termasuk dalam hal ini, HAM. Oleh karena itu, maka tidak mengherankan bahwa dalam hal implementasi HAM, generasi pertama yang lahir dari rahim peradaban Barat yang liberal, menjadi dominan. Ketika orang-orang berbicara tentang HAM, maka yang dimaksud seringkali hanya hak sipil dan politik. Demikian pula ketika para politisi dan media massa mendiskusikan laporan HAM dari suatu negara, mereka jarang menyebut hak-hak dari generasi kedua dan ketiga, seperti hak atas pelayanan kesehatan, hak atas pendidikan, sistem jaminan sosial atau hak atas lingkungan yang sehat. Dominasi dari generasi pertama HAM ini juga dapat dilihat dari adanya kenyataan bahwa hak-hak ini mendominasi hampir seluruh deklarasi internasional dan Kovenan-kovenan yang telah ditetapkan PBB sejak Perang Dunia II.

Implikasi dari dominasi ini terkait dengan peran negara adalah timpangnya komitmen dan perhatian dari negara dalam menjamin dan merealisasikan HAM. Hak-hak yang diproteksi dan direalisasi sering hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, bahkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya seringkali dianggap bukan hak. Kenyataan ini berawal dari asumsi bahwa pemenuhan hak-hak sipil dan politik merupakan negative rights, sehingga tidak memerlukan intervensi negara dalam proteksinya. Negara diletakkan dalam posisi pasif dan hanya melakukan kewajiban sampai pada proteksi. Sementara, pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dianggap merupakan positive rights yang memerlukan peran aktif negara dan biaya yang tinggi.

Hak-hak negatif kemudian dirumuskan dalam bahasa freedom from (bebas dari), sedangkan hak-hak positif dirumuskan dalam bahasa right to (hak atas). Kedua kategori hak ini menuntut tanggungjawab yang berbeda. Jika hak ekonomi, sosial dan budaya menuntut tanggungjawab negara dalam bentuk obligation of result, maka hak-hak sipil dan politik menuntut tanggungjawab negara dalam bentuk obligation of conduct.

Munculnya perbedaan ini didasarkan atas perbedaan formulasi hukum yang digunakan antara ICESCR dan ICCPR. Dalam ICESCR, formulasi yang digunakan adalah “undetakes to steps,…to maximum of its available resources, with a view to achieving progressively the realization of the rights recornized in the present covenant. Sementara dalam ICCPR formulasi yang digunakan adalah “…undertakes to respect and ensure to all individual within its territory and subject to its jurisdisction in the present covenan. Formulasi hukum yang berbeda inilah yang kemudian dijadikan alasan untuk menarik garis pembeda antara hak ekonomi, sosial dan budaya dengan hak-hak sipil dan politik.

Selain itu, ketiadaan protokol fakultatif pada hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, sebagaimana dapat ditemukan pada hak-hak sipil dan politik juga menguatkan anggapan bahwa hak-hak yang diprioritaskan dan dipenuhi segera adalah hak-hak sipil dan politik, sementara hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dapat dipenuhi kemudian.

Apa yang dikonsepsikan oleh Barat sebagai HAM, menurut Jim Ife, dikonstruksi melalui beberapa pandangan, antara lain individualisme, sifat yang patriarkis, kolonialisme, rasisme dan kemajuan, rasionalisme, dan kulturalisme. Pandangan-pandangan inilah yang kemudian mengkonstruk bagaimana seharusnya negara mengambil peran dalam pemenuhan HAM yang kemudian memunculkan ketimpangan dalam tanggungjawab negara. Perbedaan ini sesungguhnya merupakan imbas langsung dari pandangan politik liberal Barat, laissez faire, yang menempatkan negara sebagai pihak yang pasif dalam urusan ekonomi.

Dalam faham liberal radikal, hak ekonomi dianggap bukan hak. Hanya hak sipil dan politik yang dianggap sebagai HAM sejati. Maurice Cranston, sebagaimana dikutip Rhoda E. Howard, menyatakan penegasan hak-hak ekonomi dan sosial (yang tidak bisa dicapai) menyingkirkan hak sipil dan politik dari wilayah tuntunan moral dan menempatkannya pada aspirasi utopis yang temaram, yang dengan demikian melunturkan prinsip HAM. Sementara Carne Lord, mengusulkan agar hak ekonomi dan sosial dihapus. Ada dua alasan atas usul ini, pertama, pemerintah tetap bisa menjamin hak sipil dan politik saat mereka tidak bisa menjamin hak ekonomi. Kedua, prioritas hak sipil dan politik harus ditegakkan dengan jelas.

Sebagai imbas dari ketimpangan ini, maka banyak sekali diantara hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang tidak terpenuhi. Di negara-negara Barat yang kaya, seperti Amerika Serikat, masih banyak ditemukan kemiskinan yang tinggi, tuna wisma, dan rasisme. Berdasarkan laporan International Forum on Globalization, di Amerika Serikat yang merupakan negara penganjur utama globalisasi, keuntungan diraup habis, terutama oleh eksekutif kaya papan atas. Mereka datang dari berbagai korporasi raksasa. Sementara itu, gelombang ketidakadilan dalam hal distribusi pendapatan dan kekayaan pun melaju pesat dan menghantam seluruh penduduk. Disparitas antara aksekutif papan atas dengan pekerja mencapai rekor tertinggi.

Hal ini diakibatkan karena Amerika Serikat tidak mencantumkan hak-hak ekonomi dalam undang-undangnya. Menurut Rhoda E. Howard, di Amerika hak sipil dan politik serta hak kepemilikan dilindungi, tetapi hak ekonomi, sosial dan budaya dianggap berlebihan. Dana untuk kesejahteraan sosial sangat minim jika dibandingkan dengan dana untuk pertahanan dan keamanan. Disamping itu, Amerika Serikat sampai saat ini belum meratifikasi ICESCR yang mengatur dan menuntut negara-negara penanda tangan untuk merelaisasikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga, Mary Ann Glendon menyimpulkan bahwa sebuah faktor yang membedakan negara kesejahteraan model Amerika adalah tidak adanya tekad konstitusional untuk melindungi warganya.

2. Indivisibility HAM; Pemikiran Alternatif tentang Peran Negara dalam Pemenuhan Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

Di tengah dominasi generasi pertama yang berimplikasi pada timpangnya perhatian dan peran negara dalam pemenuhan HAM, bergulir suatu pemikiran alternatif tentang bagaimana memandang pembagian hak-hak dalam HAM. Bagi kalangan ini, HAM sesungguhnya lahir dalam satu paket dan bersifat indivisible dan universal, sehingga tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Semua hak yang ada dalam HAM penting dan tidak ada satu hak yang lebih signifikan dibanding dengan yang lain.

Semua hak-hak dalam HAM saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan merupakan faktor penting untuk mempertahankan martabat manusia. Sebagai contoh, tuntutan hak pendidikan merupakan bagian dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya baru dapat memperoleh hasil yang maksimum ketika pemerintah dapat diperngaruhi melalui opini publik. Untuk meyakinkan orang lain, dan pemerintah tentang kampanye pendidikan yang baik tersebut, maka perlu hak sipil dan politik berupa hak untuk menyampaikan pendapat secara bebas. Hak sipil dan politik, menurut McChesney sebenarnya tergabung dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya sebagai bagian satu paket dari UDHR. Meskipun kedua kelompok HAM tersebut diatur dalam dua Kovenan berbeda, namun masing-masing dimulai dengan mukaddimah sama yang menekankan dilaksanakannya kedua kelompok hak tersebut kepada semua orang.

Berdasarkan pemikiran ini, maka, banyak ahli yang kemudian memberikan klasifikasi atau pembagian HAM tidak berdasarkan pada tiga generasi yang dibuat Vasak. Sieghart, seperti dikutip Eide, telah membagi HAM berdasarkan hak-hak yang perlu dilindungi. Ia menetapkan beberapa hal sebagai sasaran perlindungan, yaitu: 1) integritas fisik, 2) standar hidup, 3) kesehatan, 4) keluarga, 5) kerja, 6) jaminan sosial, bantuan dan kesejahteraan, 7) pendidikan dan pelatihan, 8) hak milik, 9) integritas hukum, 10) integritas moral dan mental, 11) kegiatan-kegiatan bersama (hak untuk berserikat, berkumpul dan membentuk serikat buruh), 12) politik dan demokrasi, dan 13) hak-hak kolektif. Klasifikasi Sieghart ini memotong dikotomi antara hak-hak sipil dan politik di satu sisi, dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya di sisi yang lain. Akan tetapi, seperti ia jelaskan klasifikasi hak yang berbeda dan harus dipakai secara hat-hati. Kebanyakan HAM saling berhubungan dan menjangkau aspek-aspek yang berbeda-beda dari tiga kepedulian utama; integritas, kebebasan dan kesetaraan status semua manusia.

Berkaitan dengan peran negara dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, Eide menyatakan bahwa UDHR memaksakan sekurang-kurangnya kewajiban moral terhadap semua negara dalam mewujudkan terpenuhinya hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Lebih penting lagi, dalam pasal 2 ICESCR, negara-negara peserta mengemban kewajiban yang legal dan mengikat untuk mengambil langkah bagi pengelolaan sumber daya yang tersedia secara maksimal dan agar secara progresif dapat memenuhi hak-hak ekonomi, sosial danbudaya. Kata “secara progresif” sering ditafsirkan salah. Dalam komentar umumnya tahun 1993, Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengaskan bahwa frasa itu harus dilihat dalam kaca mata tujuan secara keseluruhan, yaitu menetapkan kewajiban-kewajiban yang jelas bagi negara peserta untuk bergerak secepat mungkin menuju perwujudan hak-hak tersebut.

Adapun terkait dengan anggapan bahwa pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya memerlukan biaya tinggi sehingga memberatkan negara sebenarnya berawal dari pemehaman yang sempit tentang hakikat hak-hak ini. Kewajiban negara, menurut Eide, harus dilihat melalui pandangan bahwa dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, individu merupakan subjek aktif. Perwujudan hak-hak ini biasanya dilakukan dalam konteks rumah tangga sebagai unit ekonomi terkecil. Berdasarkan hal ini, Eide lalu memberikan semacam tahapan pelaksanaan kewajiban negara dalam realisasi hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Pada tingkat pertama, negara harus menghormati sumber daya yang dimiliki oleh setiap individu, atau kebebasan seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang disukainya dan kebebasan untuk mengambil tindakan yang perlu serta menggunakan sumber daya yang perlu, sendri atau bekerja sama dengan yang lain, untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Tahap kedua mencakup, misalnya, perlindungan terhadap kebebasan bertindak dan menggunakan sumber daya dari subjek-subjek yang lebih agresif, atau terhadap kepentingan-kepentingan ekonomi penguasa. Fungsi produktif negara mmerupakan salah satu aspek kewajiban negara yang terpenting dalam kaitan dengan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, dan ini mirip dengan peran negara dalam perlindungan hak-hak sipil dan politik. Oleh karena itu, komponen penting pada tahap kedua ini adalah kewajiban “melindungi” yang dijelaskan dalam hukum dan perundang-undangan.

Sedangkan pada tahap ketiga, negara memiliki kewajiban untuk membantu (to assist) dan memenuhi (to fullfil). Kewajiban “membantu” dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, sebagian telah dijelaskan dalam ICESCR dan berbagai ketentuan lain. Sebagai contoh, pasal 11 ayat (2) ICESCR, dimana negara dikatakan akan mengambi tindakan untuk memperbaiki kegiatan produksi, konservasi dan distribusi pangan, dengan menggunakan sepenuhnya pengetahuan teknis dan ilmiah dan dengan memperbarui sistem agraria. Adapun kewajiban “memenuhi” dapat dilakukan dengan menyediakan kebutuhan-kebutuhan pangan atau sumber daya yang dapat digunakan sebagai makanan (bantuan pangan langsung dan jaminan sosial).

Selain membagi tahapan kewajiban negara dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, Eide juga menegaskan bahwa anggapan yang menyebutkan bahwa hak-hak sipil dan politik berada pada tahap pertama (menghormati), sedangkan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya berada pada tahap ketiga (memenuhi), merupakan skenario yang semena-mena. Beberapa hak sipil mensyaratkan kewajiban negara pada semua tingkatan, termasuk kewajiban untuk menyediakan bantuan langsung bila ada kebutuhan untuk itu. Hak-hak sosial dan ekonomi, di sisi lain, dalam banyak kasus dapat diupayakan melalui tindakan non-intervensi negara terhadap kebebasan dan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh setiap individu.

Lebih lanjut, Ifdhal Kasim menjelaskan, dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, negara tidak selalu bersifat aktif, pada saat tertentu negara juga dituntut untuk pasif. Tidak ada perbedaan tanggungjawab negara dalam pemenuhan antara hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dengan hak-hak sipil dan politik. Keduanya menegaskan baik kewajiban mengenai hasil (obligation of result) dan kewajiban mengenai tindakan (obligation of conduct). Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bukan semata positive rights, sebab selain mengatur jenis right to (hak untuk), ICESCR juga mengatur hak-hak dalam jenis freedom from (bebas dari).

Kewajiban negara dalam hak-hak ekonomi, sosial dan budaya dengan menggunakan pendekatan yang melihat hak-hak ekonomi, sosial dan budaya bukan semata sebagai positive rights diuraikan secara rinci oleh kelompok ahli dalam pertemuan yang diadakan oleh Komisi Juris Internasional (International Commission of Jurist) pada bulan Juni 1996 yang menghasilkan Prinsip-prinsip Limburg (Limburg Principles). Dokumen ini menegaskan bahwa meskipun ICESCR menetapkan pencapaian secara bertahap dan mengakui keterbatasan sumber daya yang tersedia, di sisi lain juga terdapat hak-hak yang harus dipenuhi secara segera. Selain Prinsip-prinsip Limburg, Komisi Juris Internasional juga mengadakan pertemuan kedua ada 1997 di Maastricht yang menghasilkan Maastricht Principles, merupakan aturan tentang pelanggaran tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Kedua panduan ini menurut Ifdhal Kasim telah mengakhiri tafsiran yang arbitrer terhadap Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Dalam pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, menurut McChesney, tidak ada pengecualian bagi negara miskin untuk memenuhi HAM. Negara miskin bukanlah sebuah alasan untuk tidak memperjuangkan hak-hak ini. Bahkan, Kovenan telah menegaskan agar negara-negara miskin melakukan lebih banyak usaha daripada negara-negara kaya. Kurangnya sumber daya tidak mengurangi kewajiban negara peserta untuk menjamin paling tidak tingkat minimum dari hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Pandangan ini telah dikemukakan oleh Komite PBB pada Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam dokumen yang disebut General Comment, yang merupakan petunjuk bagi negara peserta agar lebih memahami kewajiban mereka dalam memenuhi hak-hak dalam ICESCR. General Comment nomor 3, ditulis tahun 1990 di bawah judul On the Nature of States Obligations, bertujuan membantu negara memahami apa yang harus dilakukan dalam memenuhi pasal 2 Kovenan. General Comment 3 menjelaskan beberapa contoh kewajiban minimum negara, contohnya, perawatan kesehatan utama dan pendidikan dasar.

Hal yang mendasar dan berhubungan erat dengan kewajiban pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya oleh negara adalah masalah pelanggaran. Negara dikatakan melanggar HAM apabila gagal dalam menghargai, melindungi dan memenuhi hak-hak yang tercantum dalam Kovenan. Dalam hal ini, Prinsip-prinsip Limburg memberikan semacam pedoman untuk menentukan bagaimana persisinya sebuah kewajiban dilanggar oleh negara.

1. Negara gagal mengambil langkah-langkah yang wajib dilakukannya.

2. Negara gagal menghilangkan rintangan secara cepat dimana negara tersebut berkewajiban untuk menghilangkannya.

3. Negara gagal melaksanakan tanpa menunda lagi suatu hak yang diwajibkan pemenuhannya dengan segera.

4. Negara dengan sengaja gagal memenuhi suatu standar pencapaian yang umum diterima secara internasional.

5. Negara menerapkan pembatasan terhadap suatu hak yang diakui dalam Kovenan.

6. Negara dengan sengaja menunda atau menghentikan pemenuhan secara bertahap dari suatu hak.

7. Negara gagal mengajukan laporan yang diwajibkan oleh Kovenan.

Dari uraian di atas, peran negara dalam menjamin dan memenuhi semua hak yang ada dalam HAM tidak memiliki perbedaan siginifikan. Semua hak wajib untuk dijamin dan dipenuhi, tanpa melihat jenis hak tersebut. Negara juga dapat bersifat aktif (dengan intervensi) maupun pasif (dengan non-intervensi) tergantung konteks seperti apa yang dihadapi. Pemenuhan hak-hak dalam HAM oleh negara pada dasarnya sangat tergantung pada komitmen dan kemauan politik pemerintah. Disamping itu, pemenuhan tersebut juga sangat tergantung pada sistem politik yang dianut. Pada negara-negara dengan sistem liberal, negara cenderung untuk enggan meregulasi kebijakan untuk turut campur dalam urusan ekonomi.

SUMBER BACAAN

Jim Ife, Human Rights and Social Work, Toward Rights Based Practice, ctk. Pertama, Cambridge: Cambridge University Press, 2001

Mansour Fakih dkk, Menegakkan Keadilan dan Kemanusiaan, Pegangan untuk Membangun Gerakan Hak Asasi Manusia, ctk. Ketiga, Insist, Yogyakarta, 2003

Walter Laqueur dan Barry Rubin, The Human Rights Reader, ctk. Pertama, New American Library, New York, 1979

Satya Arinanto, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, ctk. Pertama, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003

Peter Davies (peny.), Hak Asasi Manusia, Sebuah Bunga Rampai, terj. A. Rahman Zainuddin, ctk. Pertama, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1994

Muladi (ed.), Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, ctk. Pertama, Refika Aditama, Bandung, 2005

Antonio Pradjasto, “Monitoring Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya”, dalam www.sekitarkita.com, 09 Januari 2005.

International Forum on Globalization, Globalisasi, Kemiskinan dan Ketimpangan, alih bahasa A. Widyamartaya dan AB. Widyanta, ctk. Pertama, Cindelaras Pustaka Rakyat Cerdas (CPRC), Yogyakarta, 2003,

ARTI SUPREMASI HUKUM

Ditulis dalam Opini oleh agusfirman pada 14 Mei 2009

Beberapa waktu lalu Indonesian Corruption Watch (ICW) melaporkan menteri agama terkait dugaan korupsi Dana Abadi Umat (DAU). Dana yang merupakan hasil efisiensi pelaksanaan ibadah haji dan bersumber dari masyarakat tersebut diduga telah diselewengkan. Sebagian besar orang di negeri ini mungkin tidak terkejut dengan temuan ICW itu, bukan karena tidak perduli, tapi lebih karena menganggap temuan itu sebagai kejadian yang biasa terjadi di lingkungan departemen agama dan lembaga pemerintahan lainnya. Sudah tentu hal ini sangat memprihatinkan dan merupakan salah satu permasalahan paling berat yang kita dihadapi.

Namun, ada hikmah atau pembelajaran berharga dan menarik di balik pengungkapan korupsi DAU yang luput dari amatan publik. Pada waktu diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi swasta, menteri agama merasa tidak bersalah karena penggunaan DAU tersebut telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Secara tersirat, menteri tidak menampik tudingan ICW mengenai penggunaan dana tersebut, hanya saja menganggap hal itu tidak melanggar hukum. Menteri beralasan bahwa penggunaan DAU telah sesuai dengan peraturan presiden dan peraturan menteri agama, dimana dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut dinyatakan bahwa menteri agama memperoleh tunjangan bulanan dari DAU yang besarannya mencapai 5 sampai 10 juta dan berhak menggunakan DAU untuk persoalan-persoalan tertentu.

Pandangan sang menteri merupakan gambaran umum bagaimana orang di negeri ini menempatkan hukum. Hukum telah direduksi hanya sebatas peraturan perundang-undangan, dipandang memiliki kedudukan tertinggi, setiap tindakan dikatakan sah atau tidak salah jika telah sesuai atau tidak melanggar undang-undang. Dalam struktur norma, hukum memang menempati kedudukan tertinggi mengalahkan norma-norma lain, seperti adat dan agama.

Sayangnya, yang disebut hukum, sekali lagi, adalah hukum yang tertulis saja atau peraturan perundang-undangan. Hanya jenis hukum ini yang dipercaya memiliki kekuatan mengikat karena memang secara tegas mengatur sanksi dan dibuat oleh lembaga negara yang berwenang. Adapun norma hukum non tertulis dipandang tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga bisa tidak diindahkan.

Pangkal dari pandangan di atas adalah teori ilmu hukum yang disebut asas legalitas dimana semua hukum yang mengatur negara harus dalam bentuk tertulis. Orang tidak akan dinyatakan bersalah atau boleh melakukan suatu tindakan sebelum ada ketentuan hukumnya.

Pandangan ini tentu saja memiliki sisi positif, karena dapat lebih menjamin terciptanya kepastian hukum. Namun pandangan ini sering kali disalahgunakan. Ajaran tentang supremasi hukum dengan sangat lihai digunakan untuk menutupi suatu tindakan yang tidak terpuji. Suatu tindakan yang sebenarnya menyalahi norma agama, misalnya, dipandang bukan kesalahan selama tidak melanggar hukum atau ada ketentuan hukumnya.

Dengan kata lain, hukum atau lebih tepat undang-undang, telah dijadikan satu-satunya dasar untuk menentukan sesuatu yang benar dan salah. Kepercayaan berlebihan pada supremasi hukum telah membunuh kepercayaan pada sumber-sumber kebenaran dan kebajikan lain seperti moral dan agama.

Pada kasus DAU, terlepas dari ada atau tidak aturan yang menjadi dasar tindakan menteri agama tersebut, dari sudut pandang awam saja aturan yang dijadikan dasar tindakan sang menteri jelas tidak patut. DAU merupakan dana yang berasal dari masyarakat yang seharusnya digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan ibadah haji, bukan untuk kegiatan atau kepentingan pribadi dan atau kepentingan lain. Oleh karena berasal dari masyarakat, seharusnya dana tersebut dikembalikan ke masyarakat jika ada kelebihan, meski tidak ada aturan untuk mengembalikannya.

Seharusnya sang menteri lebih terbuka dan leluasa memaknai hukum dan bersedia mengambil kebajikan lain dari luar hukum tertulis. Bukankah dalam agama, kita dilarang untuk memakan yang bukan hak kita? DAU secara substansial adalah hak para jamaah haji yang diperuntukkan untuk mengurus pelaksanaan ibadah haji.

Bertindak tanpa adanya ketentuan hukum tertulis tidak selamanya keliru. Dalam agama, seseorang bahkan diperbolehkan untuk melakukan tindakan yang diharamkan, misalnya berbohong, dengan tujuan mulia dan baik.

Pandangan di atas memang rentan dimaknai salah. Selama ini sering kita dengar pejabat atau pelaksana pemerintahan bertindak tidak dengan aturan yang ada. Disinilah masalah sesungguhnya, bagaimana agar sikap ‘melanggar aturan’ tersebut digunakan untuk hal-hal yang baik, bukan untuk korupsi seperti selama ini terjadi. Para pejabat harus berani untuk melanggar hukum yang tidak sesuai dengan norma dan hati nurani. Toh puncak penegakan hukum berujung pada manusianya juga.

Para pejabat dan masyarakat umumnya perlu melakukan pembenahan atau perubahan paradigma berfikir dalam memandang hakikat supremasi hukum. Hukum tertulis bukanlah satu-satunya standar kebajikan. Adanya tidak lantas membunuh norma lain yang bisa jadi lebih baik. Dengan menganut supremasi hukum tidak berarti norma lain dikesampingkan.

Disamping itu, hukum bukanlah matematika yang punya rumus tertentu, melainkan suatu penormaan terhadap perilaku yang sifatnya sangat fleksibel. Sangat diperbolehkan, melakukan tindakan yang terpuji, meskipun dengan itu melanggar ketentuan undang-undang. Lagipula tidak ada yang menjamin bahwa produk perundang-undangan di negeri ini semuanya baik. Berapa banyak perundang-undangan kita yang bermasalah, baik secara formil maupun materil. Siapapun tahu jika undang-undang merupakan produk politik yang sangat sarat kepentingan dan biasanya melindungi atau menguntungkan pihak yang membuatnya.

Gambaran mengenai akutnya permasalahan perundang-undangan di negeri ini dapat dilihat dari banyaknya perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi yang meminta judicial review. Tidak jarang undang-undang yang baru saja disahkan sudah dilaporkan karena dipandang tidak sesuai dengan UUD 1945. Keadaan yang sama, bahkan lebih parah, terjadi pada peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, seperti peraturan presiden, peraturan menteri sampai peraturan daerah.

Pandangan yang me-matematika-kan hukum sudah saatnya ditinggalkan karena sudah usang. Mengutip pendapat Satjipto Rahardjo dalam suatu kesempatan, pandangan positivisme seperti ini muncul karena pengaruh saat dicetuskan berabad lalu. Hans Kelsen, nabi aliran ini, sangat terpengaruh oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terjadi saat itu, sehingga hukum juga dipandang dapat menerapkan kaidah-kaidah ilmu pengetahuan tersebut.

Hukum sudah seharusnya dimaknai dengan bijak dan proporsional dan yang terpenting adalah bagaimana agar penegakan hukum itu sebesar-besarnya untuk kebutuhan masyarakat.

MENIMBANG KEMBALI DEMOKRASI KITA

Ditulis dalam Opini oleh agusfirman pada 14 Mei 2009

Hasil pemilu legislatif 2009 menunjukkan betapa demokrasi merupakan sistem politik yang tidak sederhana. Kesimpulan ini didasarkan pada proses pelaksanaan pemilu yang banyak mendapat kritik karena menyisakan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut hampir merata di semua lini, mulai dari pelaksana, dalam hal ini KPU, para kontestan atau parpol, sampai masyarakat pemilih. Masalah DPT tentu menempati ranking pertama dalam daftar, karena kekisruhan DPT ini menyebabkan puluhan juta pemilih tidak bisa menentukan pilihan 9 April lalu. Di tingkat kontestan, muncul fenomena yang mengharukan, menggelikan dan konyol, seperti tingkah parpol yang tidak puas terhadap hasil pemilu banyak bersifat anarkis, kelakuan caleg yang tidak masuk akal. Adapun di tingkat pemilih tidak jauh berbeda, banyak pemilih yang tidak tahu cara memilih dan ada juga yang tidak bisa menyalurkan pilihan dengan benar. Bagaimana tidak, di suatu dapil seorang caleg yang sudah meninggal dunia malah memperoleh suara yang signifikan, demikian juga caleg yang sedang tersangkut kasus korupsi malah memuncaki perolehan suara di dapilnya.

Sebenarnya mengapa cerita di balik pelaksanaan pemilu begitu jauh dari teori-teori besar yang selama ini menghiasi lembaran buku-buku ilmu politik?. Apakah kita belum siap berdemokrasi? Atau mungkin sistem ini tidak sesuai dengan kita?. Kedua kemungkinan sebab di atas perlu untuk dijawab mengingat demokrasi tidak lagi merupakan masalah politik an sich, melainkan sudah menjadi masalah budaya, gaya hidup dan tren.

Ada gejala bahwa pilihan kita terhadap demokrasi tidak lebih dari sekedar ikut tren perpolitikan dunia yang memang mengarusutamakan demokrasi. Namun kita lupa bahwa demokrasi membutuhkan kesiapan yang saling menunjang.

Oleh karena itu, memilih demokrasi tidak akan cukup dengan hanya perubahan institusional dari sistem politik, tetapi juga membutuhkan sebuah gerakan massif di segala lini. Demokrasi membutuhkan kesiapan mental, emosi dan intelektual. Sebagai sistem yang dipandang paling rasional, demokrasi membutuhkan pra syarat berupa adanya masyarakat atau rakyat yang rasional, berfikir logis dan ‘modern’. Dari segi pelaksana pemerintahan, demokrasi membutuhkan kemampuan sumber daya yang sudah merata. Artinya siapapun yang akan menjadi pemegang kekuasaan mampu dan kompeten, entah berasal dari kalangan parpol maupun profesional.

Yang kita lakukan sejak 1998 sampai sekarang masih pada taraf perubahan institusional, dan belum melakukan pendidikan politik yang memadai untuk menyiapkan masyarakat akan arti demokrasi. Sehingga, demokrasi seperti kehilangan ruh, karena hanya dinikmati oleh kalangan tertentu yang selama ini dipersepsikan dengan salah sebagai kaum elit. Ini tentu sebuah ironi, bagaimana mungkin sebuah sistem yang dibanggakan sebagai sistem yang menempatkan suara rakyat sebagai suara tertinggi hanya memberikan keuntungan bagi orang-orang tertentu yang merupakan golongan minoritas?.

Sampai di sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perubahan institusional tersebut ternyata tidak sampai menghunjam dalam kesadaran politik rakyat. Sebagian besar rakyat di negeri ini masih menggunakan pola pikir kerajaan dimana para pembuat dan pelaksana kebijakan dianggap orang-orang yang terpilih, elit, mulia, wajib dihormati dan haram dikritik. Adapun rakyat adalah kawula yang hanya punya kewajiban melaksanakan titah dan melayani para raja. Mental kerajaan menganut pola hubungan rakyat-negara berbentuk vertikal, dimana raja adalah kaum elit dan penguasa, sedangkan rakyat adalah masyarakat kelas rendah.

Sementara dalam sistem demokrasi hal di atas tidak dikenal. Para pembuat dan pelaksana kebijakan tidak lebih dari sekedar wakil rakyat yang merupakan pemegang kedaulatan sesungguhnya. Oleh karena itu, dalam demokrasi tidak dikenal istilah golongan ‘elit’ atau penguasa. Demokrasi tidak menginginkan munculnya para wakil rakyat yang bermental penguasa. Sebaliknya, para wakil tersebut diwajibkan bermental pembantu bagi majikan, yakni rakyat. Ungkapan vox populi vox dei, menjadi gambaran tegas dimana kedudukan rakyat dalam sistem demokrasi. Bukankah tidak ada suara yang lebih tinggi dari suara Tuhan?.

Menanamkan kesadaran demokratis bukanlah perkara mudah, sebab menyangkut pola pikir dan tradisi. Kesulitan tersebut semakin terasa mengingat budaya Indonesia nampaknya agak jauh dari budaya yang menjadi prasyarat demokrasi. Liberalisme yang merupakan pra syarat utama demokrasi tidak ditemukan dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Kita sudah kadung dikenal sebagai bangsa yang mementingkan kolektivitas, cenderung menghindari konflik, terlalu pemaaf, tidak kritis, sederhana dalam berfikir dan bertindak. Hal inilah yang nampaknya menjadi dasar pemikiran para pendiri bangsa ini sehingga tidak menjatuhkan pilihan pada sistem demokrasi.

Pancasila yang merupakan dasar dan ideologi negara merupakan intisari budaya politik Indonesia. Secara esensial, ideologi ini berbeda dengan demokrasi, dimana yang disebut pertama mengutamakan kebersamaan dan kekeluargaan sementara yang kedua lebih mementingkan hasil. Dalam sistem ketatanegaraan kita tidak dikenal istilah pemilihan langsung dan voting, dua sistem yang sangat terkenal dalam demokrasi. Seluruh keputusan dihasilkan lewat mekanisme musyawarah untuk mufakat. Sistem ini tentu saja sejalan dengan watak politik masyarakat Indonesia.

Dengan demikian, penerapan demokrasi, khususnya demokrasi liberal sesungguhnya melanggar prinsip dasar konstitusi kita. Singkatnya demokrasi yang kita jalankan saat ini yang mengarah pada model demokrasi liberal bukanlah pilihan yang tepat, baik dari segi budaya maupun politik. Sayangnya, hanya sedikit yang memperhatikan hal tersebut atau mungkin pura-pura tidak tahu.

Dengan mengungkapkan berbagai asumsi di atas tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa demokrasi sama sekali tidak cocok dengan Indonesia. Asumsi di atas dimunculkan dengan maksud bahwa praktek demokrasi yang kita lakukan nampaknya tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kita saat ini. Seharusnya kita mulai berfikir untuk menggunakan demokrasi dengan perspektif yang berbeda. Toh sebagai sistem yang terbuka, penerjemahan demokrasi tidaklah tunggal.

Di luar praktek politiknya yang otoriter, Orde Baru sebenarnya telah meletakkan dasar demokrasi Indonesia yang dinamakan dengan sangat tepat sebagai Demokrasi Pancasila. Nama ini merupakan upaya mengawinkan ideologi demokrasi dengan Pancasila, atau dengan kata lain menerjemahkan nilai-nilai demokrasi dalam konteks keindonesiaan. Sayangnya, ide ini tenggelam di balik nafsu politik yang berlebihan dari para penguasa saat itu. Lebih disayangkan lagi, era reformasi yang datang kemudian malah memilih model demokrasi liberal karena menganggap semua peninggalan Orde Baru adalah salah. Kita memang lebih senang memulai sesuatu dari titik nol, menghukumi sesuatu tanpa pandang bulu. Padahal sebagai bangsa yang bijak, kita seharusnya bisa mengambil sisi baik dari sesuatu.

Secara konseptual, demokrasi ala Orde Baru lebih mendekati model Indonesia, bahkan dapat dikatakan lebih konstitusional. Bandingkan dengan konsep demokrasi kita sekarang yang sangat pragmatis dan banyak melupakan bahwa negara ini masih memiliki dasar yang disebut Pancasila. Rasanya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa demokrasi indonesia adalah demokrasi Amerika Serikat yang berbahasa Indonesia. Betapa tidak, hampir semua konsep yang kita miliki tentang demokrasi merupakan pengadopsian tidak kreatif dari demokrasi negara adidaya itu.

Ke depan kita memerlukan suatu gerakan masif, suatu revolusi berfikir untuk mengganti frame berfikir kita mengenai demokrasi. Menjadi demokratis tidak mesti ter-Barat-kan atau menjadi Eropa atau Amerika. Kita bisa tetap bisa menjadi negara demokrastis tanpa harus menanggalkan identitas kita sebagai sebuah bangsa yang besar.


Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.